Padangsidimpuan – Mitra Poldasu
Pemerintah Kota Padangsidimpuan menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) untuk Tahun Ajaran 2025/2026. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, Harry Pahlevy melalui Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Padangsidimpuan, Zufri Nasution, S.Pd., dalam rapat koordinasi nasional yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, di Aula Kantor Disdalduk KB Kota Padangsidimpuan, Senin (19/05/2025)
Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian persiapan penerimaan peserta didik baru Sekolah Rakyat Tahap 1b. Kegiatan berlangsung dan diikuti secara daring oleh perwakilan Dinas Sosial dari 32 kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia, serta 32 koordinator Program Keluarga Harapan (PKH).
Pejabat teknis dari Kemensos yang mewakili Direktur Perlindungan dan Jaminan Sosial, Faisal, membuka secara resmi sesi rapat koordinasi sesi III tersebut. Fokus rapat kali ini adalah membahas teknis pelaksanaan Sekolah Rakyat serta distribusi wilayah prioritas tahap 1b. Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam tahap ini, dengan empat wilayah terpilih—termasuk Kota Padangsidimpuan.
Mewakili Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, Harry Pahlevy, Kadinsos Zufri Nasution menyampaikan apresiasi atas penunjukan wilayahnya sebagai lokasi pelaksanaan program. Zufri menilai Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan inklusif berbasis komunitas.
“Program ini adalah jawaban konkret terhadap tantangan pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kami siap mengerahkan seluruh sumber daya dan jejaring sosial untuk memastikan suksesnya pelaksanaan tahap awal ini,” ujar Zufri dalam paparannya.
Zufri menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi lintas sektor dengan berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan, para pendamping PKH, serta pemerintah kelurahan untuk mendukung pelaksanaan program. Fokus awal diarahkan pada pendataan calon peserta didik dan pemetaan lokasi yang akan digunakan sebagai fasilitas belajar.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan keberlanjutan program ini. Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan sekadar ruang pembelajaran formal, melainkan wadah pemberdayaan sosial untuk keluarga penerima manfaat. “Ini bukan proyek seremonial. Sekolah Rakyat adalah gerakan sosial yang mengedepankan nilai gotong royong dan keadilan sosial,” tegasnya.
Paparan Zufri mendapat sambutan positif dari peserta rapat. Sejumlah kepala dinas sosial dari berbagai daerah menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan strategi Kota Padangsidimpuan. Bahkan, beberapa peserta mengusulkan pendekatan Padangsidimpuan sebagai model replikasi untuk pelaksanaan di daerah lain.
Rapat sesi III yang dijadwalkan khusus untuk Kota Padangsidimpuan pukul 13.30 hingga 15.30 WIB juga diisi dengan penyampaian data teknis oleh koordinator PKH setempat, termasuk pemetaan keluarga penerima manfaat yang menjadi prioritas penerima layanan Sekolah Rakyat.
Pihak Kemensos dalam forum tersebut menyampaikan bahwa implementasi Sekolah Rakyat masih berlangsung secara paralel di berbagai wilayah. Tahap 1b ini merupakan langkah lanjutan dari upaya penyempurnaan model pendidikan alternatif berbasis sosial yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
Program Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan memperluas akses pendidikan, tetapi juga membentuk karakter anak bangsa yang tangguh, mandiri, serta berdaya saing tinggi. Pendidikan diarahkan pada penguatan nilai sosial, empati, dan pemberdayaan masyarakat.
Kemensos berharap, keberadaan Sekolah Rakyat di daerah seperti Padangsidimpuan mampu menjadi pintu masuk program intervensi sosial lainnya, seperti edukasi kesehatan, ketahanan keluarga, hingga pengembangan kewirausahaan sosial yang berbasis komunitas.
Sebagai bentuk konkret kesiapan daerah, Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah menetapkan lokasi Sekolah Rakyat berada di SPMA Pertanian, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 58, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Jenjang pendidikan yang dibuka untuk tahap awal adalah tingkat SMA, dengan formasi tiga rombongan belajar (rombel).
Menutup paparannya, Zufri Nasution kembali menekankan pentingnya peran serta seluruh pihak dalam menyukseskan Sekolah Rakyat. “Anak-anak kita hari ini adalah pemimpin masa depan. Kita tidak boleh abai dalam membekali mereka dengan ilmu dan nilai. Sekolah Rakyat adalah warisan sosial kita bersama,” pungkasnya.
Program Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa pendidikan yang bermakna tak selalu membutuhkan infrastruktur megah, melainkan ketulusan dan tekad kolektif untuk membangun masa depan yang lebih baik. Di bawah kepemimpinan sosial Zufri Nasution, Padangsidimpuan bersiap menjadi pionir transformasi sosial pendidikan di Sumatera Utara.
Selain Kadinsos Zufri Nasution, S.Pd., rapat juga dihadiri Kaban Bapelitbangda Kota Padangsidimpuan, Diapari Lubis, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ginda Daulay, S.E., Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Eva Julianti Hasibuan, S.Sos., Kasubbag Ketatausahaan dan Keuangan, Maria, S.Kep., Ners., MM, Koordinator PKH Kota Padangsidimpuan, Rudymansyah Ritonga dan perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Padangsidimpuan dari SPMA Pertanian, perwakilan TKSK dan peserta dari stakeholder terkait lainnya.
Jurnalis : Andi Hakim Nasution
