Dairi – Mitra Poldasu
Program Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menjamin hak kesehatan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu akan segera membuahkan hasil.
Pemerintah Kabupaten telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,7 miliar dari APBD untuk membiayai premi BPJS, sebagai bagian dari visi menjadikan Dairi sebagai kabupaten sehat dan inklusif.
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan membuahkan hasil. Mulai 1 Juli 2025 mendatang, 9.000 warga Kabupaten Dairi akan resmi terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
“Ini adalah komitmen kami diawal memimpin, ada 3 aspek yang fokus akan kita benahi, pertama budaya Gotong Royong, kedua Kesetiakawanan Sosial, dan ketiga adalah Pelestarian Alam. Program ini masuk di fokus kedua yakni kesetiakawanan sosial,” kata bupati Dairi Vickner Sinaga pada kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) penerapan 8 Etos Kerja bagi para ASN, Sabtu (24/5/25) di Pendopo Bupati Dairi.
Dijelaskan, Program ini nantinya akan menyasar masyarakat yang kurang mampu. Lewat program ini, warga akan dapat mengakses layanan kesehatan dari Puskesmas hingga Rumah Sakit tanpa perlu khawatir soal biaya.
Gerakan ini kemudian dicerna dan dilaksanakan salah satunya melalui program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang penerapannya dikelola oleh BPJS Kesehatan.
“Setiap orang yang terdaftar dalam JKN dapat memanfaatkan program UHC dan mendapatkan bantuan atas masalah kesehatannya,” ujarnya.
Program UHC ini tak hanya menjadi tonggak sejarah dalam pelayanan kesehatan Dairi, tetapi juga simbol keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. Pemerintah pun terus mendorong masyarakat tidak mampu untuk mendaftarkan diri ke program JKN meskipun tidak memiliki BPJS Kesehatan.
“Pencapaian UHC tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Oleh karenanya, segala bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak adalah berkah yang menjadi penyemangat keberlangsungan capaian UHC,” kata vuckner.
Bupati Dairi menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Gubernur Sumut, Bobby Nasution atas dukungan dan perhatian membantu terwujudnya program ini, dengan menanggung 20% dari jumlah penduduk yang belum tercover JKN melalui penandatanganan komitmen bersama Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam rangka percepatan UHC Tahun 2025.
Vickner juga menyampaikan Terima kasih kepada kelompok relawan badan usaha yang secara sukarela mengambil alih pendanaan untuk 1.000 an peserta melalui program SRIKANDI (Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN).
“Dimana pendanaan kolaborasi pemerintah dengan pihak ketiga terutama badan usaha bersama-sama mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat,” ujarnya.
Jurnalis : Mata-Raja
